 |
| Foto bersama usai pelatikan. |
Satjaya.web.id - Bupati Pangandaran melantik pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran. Pelantikan yang menerapkan protokol kesehatan ini merupakan bukti dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan keberadaan FPSH HAM di Kabupaten Pangandaran.
Pelantikan yang digelar pada Senin (7/9) kemarin dihadiri oleh Bupati Pangandaran, Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Ketua FPSH HAM Jawa Barat, dan beberapa lembaga ataupun tokoh lainnya.
“Kegiatan ini sebagai sarana untuk terus berkarya, bersinergi mendukung program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pangandaran dan program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Bathin dengan kolaborasi dan inovasi,” kata Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Senin (7/9).
Menurut Jeje, peningkatan kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Untuk itu, penting sekali adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar karena dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan, khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.
Kehadiran Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran sangat disambut baik dan diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta diharapkan dapat membentuk perilaku pelajar menurut hukum, hasilnya berupa terbentuknya Sekolah Sadar Hukum.
“Untuk mewujudkan Sekolah Sadar Hukum tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, baik itu para pelajar, bapak ibu guru di sekolah, aparatur serta lingkungan masyarakat. Sinergi yang baik antara pihak-pihak tersebut diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya Sekolah Sadar Hukum,” lanjut Jeje.
Di samping adanya Sekolah Sadar Hukum, sebagai pelajar yang mempunyai semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi, penting sekali untuk mengetahui dan memahami aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu, saya berharap para pelajar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh serta turut berpartisipasi aktif. Semoga peristiwa ini menjadi kekuatan dan energi baru untuk sebuah perubahan. Semoga kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi para pelajar untuk menjadi pribadi yang sadar dan taat hukum, menuju masyarakat Pangandaran yang aman, tertib, dan tentram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk, pertolongan serta ridha dari Allah SWT,” harap mantan Wakil Bupati Ciamis itu.
Sementara itu, Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi role model aktivitas FPSH HAM di masa Pandemi Covid-19 karena dilakukan dengan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh.
“Setiap siswa dan guru pendamping menggunakan masker, mencuci tangan saat tiba di lapangan, dan diukur suhu tubuh sebelum masuk,” ujar Hasbullah.
Perlu diketahui, selain pelantikan, dalam kesempatan in Bupati Pangandaran juga sekaligus menobatkan Duta Hukum dan HAM.
Setelah dilakukan pelantikan dan penobatan juga disampaikan pembekalan dan sosialisasi Covid-19 oleh Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Tim Covid 19 Kabupaten Pangandaran. (fpsh/mht).
